DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai membuka ruang dialog publik terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP). Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya menjadi kampus pertama yang dikunjungi dalam rangkaian kegiatan serap aspirasi tersebut, Senin (15/9/2025).
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, mengatakan proses legislasi harus melibatkan masyarakat secara aktif. "Partisipasi bermakna artinya informasi dan pendapat masyarakat betul-betul dilibatkan. Pertanyaan yang disampaikan harus dijawab, sehingga interaksi berjalan dua arah," ujarnya.
Dalam forum tersebut, mahasiswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kritik, maupun pertanyaan mengenai penguatan ideologi Pancasila. Menurut Sturman, antusiasme generasi muda sangat penting untuk memastikan RUU PIP menjawab kebutuhan zaman.
Baca Juga:"Antusiasme mahasiswa sangat tinggi. Bahkan demonstrasi pun merupakan bentuk aspirasi yang sah dan dijamin konstitusi," kata politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Sturman menekankan bahwa RUU PIP bertujuan memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Ia menilai, Pancasila tidak cukup hanya diajarkan dalam ruang kelas, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari.
"Seluruh elemen bangsa harus memahami dasar dan fokus Pancasila, mulai dari pemerintah, legislatif, yudikatif, masyarakat, dunia pendidikan, hingga dunia usaha. Karena itu perlu ada badan yang mengelola secara resmi dalam payung konstitusi," jelasnya.
Baleg DPR RI berencana melanjutkan kegiatan serap aspirasi ke berbagai perguruan tinggi lain di Indonesia. Sturman berharap, partisipasi publik dapat memperkuat legitimasi RUU PIP sekaligus memastikan implementasi ideologi Pancasila benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum