DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menyebut kondisi ruas Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) sudah lebih baik dibandingkan tahun lalu. Meski begitu, ia menilai sejumlah aspek pelayanan masih perlu ditingkatkan, terutama drainase, fasilitas informasi lalu lintas, dan rest area.
"Memang sudah ada perbaikan signifikan seperti pengaspalan jalan. Tapi perbaikan itu harus dilakukan dengan manajemen waktu yang tepat dan rambu peringatan dari jarak jauh agar tidak mengganggu lalu lintas," ujar Sudjatmiko saat meninjau Tol Cipali dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat (12/9/2025).
Ia menyoroti belum optimalnya sistem drainase yang dapat menimbulkan genangan air. Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan kecelakaan, sehingga perlu segera dibenahi.
Sudjatmiko juga menekankan pentingnya penambahan Variable Message Sign (VMS) untuk memberikan informasi lalu lintas secara real time. "Kalau rambu manual saya rasa cukup, tetapi VMS masih sangat kurang. Padahal dengan kecepatan tinggi, informasi cepat itu sangat penting," ungkap politisi PKB tersebut.
Selain fasilitas informasi, ia menilai kapasitas rest area di Cipali juga masih terbatas. Padahal, ruas tol ini sering menjadi titik lelah bagi pengendara yang menempuh perjalanan panjang dari Jawa Tengah ke Jakarta. "Rest area perlu diperbesar, atau setidaknya ditambah rest area bayangan," ujarnya.
Sudjatmiko berharap Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lebih serius mengoptimalkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). "Yang penting ke depan, perbaikan dilakukan terus-menerus agar keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga," pungkasnya.(jn/**)
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik