Sofyan Tan: Masalah Pendidikan Tinggi Bukan Tumpang Tindih Prodi, tapi Ketidakadilan Anggaran

JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menilai persoalan utama pendidikan tinggi di Indonesia bukan sekadar adanya program studi serupa di Perguruan Tinggi Kedinasan (PTKL), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Menurutnya, yang lebih mendasar adalah ketidakadilan dalam alokasi anggaran pendidikan.

"Kalau soal prodi sama, seperti pariwisata, itu tidak masalah. Masalahnya ada di anggaran. Pemerintah memberi biaya operasional jauh lebih tinggi untuk PTKL dibanding PTN, padahal sama-sama membuka prodi umum. Itu yang tidak adil," tegas Sofyan saat ditemui Parlementaria di Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/9/2025).

Ia berpendapat, PTKL seharusnya difokuskan pada program studi kedinasan yang memang tidak dapat digantikan oleh pihak swasta, seperti militer dan pemerintahan. "Kalau sudah masuk ranah umum, regulasinya harus disetarakan," tambahnya.

Lebih jauh, Sofyan menyoroti amanat Undang-Undang yang mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Dari total Rp778 triliun, ia menilai dana tersebut belum sepenuhnya diarahkan pada layanan pendidikan.

"UU mengamanatkan 20 persen APBN untuk pendidikan, tapi faktanya banyak yang tidak digunakan langsung untuk layanan pendidikan. Kalau Rp778 triliun benar-benar dipakai, dari TK sampai sarjana bisa gratis semua," ujarnya.

Sofyan bahkan memaparkan hitungan sederhana terkait pembiayaan mahasiswa. Dengan jumlah mahasiswa sekitar 9–10 juta orang, kebutuhan beasiswa setara KIP Kuliah sebesar Rp16 juta per tahun hanya memerlukan sekitar Rp160 triliun.

"Artinya, semua mahasiswa bisa kuliah gratis. Kita punya dana lebih dari cukup, tapi orientasinya dipakai untuk program lain seperti makan bergizi. Ini soal pilihan politik, mau prioritaskan gizi atau pendidikan tinggi," jelas legislator dari Dapil Sumatera Utara I itu.

Ia menegaskan, tanpa pembenahan kebijakan anggaran, ketimpangan dalam pendidikan tinggi akan terus berlanjut. "Kalau benar-benar fokus, sertifikasi dosen terbayar, Uang Kuliah Tunggal (UKT) ringan, kampus punya sarana. Jadi masalahnya bukan kurang dana, tapi kurang kemauan," pungkasnya.(jn/**)