Naik Kereta Makin Sat-Set, BTN Hadirkan Pembayaran Digital di Loko Café dan Restoran KA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
JELAJHNEWS.ID - AnggotaKomisi XIII DPR RI, Marinus Gea, menemukan adanya ketimpangan signifikan antara jumlah warga negara asing (WNA) pemegang izin tinggal di Provinsi Banten dengan jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang tercatat secara resmi. Temuan ini diungkapkan Anggota Komisi XIII, Marinus Gea, saat kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon, Jumat (22/8/2025).
Data menunjukkan sekitar 99 ribu WNA memiliki izin tinggal di Banten. Namun, hanya 10.178 orang yang terdaftar sebagai tenaga kerja asing melalui Dinas Ketenagakerjaan. Perbedaan besar ini menimbulkan pertanyaan mengenai aktivitas puluhan ribu WNA lainnya.
"Kalau hanya 10 ribu yang bekerja, lalu 83 ribu orang asing ini melakukan apa? Ini harus dijelaskan dengan transparan," ujar Marinus.
Ia menilai perbedaan data tersebut mengindikasikan adanya potensi pelanggaran izin kerja. Menurutnya, sebagian WNA diduga bekerja di sektor industri tanpa pelaporan resmi, sehingga merugikan negara dari sisi penerimaan pendapatan bukan pajak (PNBP).
"Kalau mereka bekerja secara ilegal, tentu negara dirugikan karena tidak ada kontribusi PNBP. Ini persoalan serius," kata Marinus.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan WNA dapat memicu risiko lain, termasuk tindak kejahatan lintas negara seperti perdagangan orang hingga narkotika.
Untuk itu, Komisi XIII DPR RI mendorong integrasi data antarinstansi, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi dan Dinas Ketenagakerjaan, guna memastikan pengawasan lebih efektif.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah