JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, mengapresiasi komitmen pemerintah yang tetap menjaga alokasi belanja wajib (mandatory spending) pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai amanat konstitusi. Namun, ia menyoroti adanya pengalihan anggaran pendidikan hingga 44 persen untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Secara umum kami senang karena postur anggaran pendidikan sudah sesuai konstitusi. Tetapi setelah dianalisis, sekitar 40 persen lebih ternyata dialokasikan untuk MBG. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar termasuk kategori dana pendidikan atau tidak?" kata Furtasan dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Legislator Fraksi Partai NasDem ini menilai bahwa meskipun program MBG menyasar siswa, perlu ada kajian mendalam apakah anggaran tersebut memang dapat dikategorikan sebagai dana pendidikan. Ia menegaskan, Komisi X DPR bersama pemerintah akan segera membahas lebih rinci dalam rapat lanjutan mengenai pengalokasian tersebut.
"Kalau memang sasarannya jelas kepada anak-anak di sekolah, tentu masih masuk kategori pendidikan. Tetapi jika tidak, hal ini harus dikaji ulang," tegasnya.
Furtasan juga menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 telah terbagi ke sejumlah program prioritas. Dana tersebut diarahkan untuk tunjangan guru dan dosen, revitalisasi pendidikan, serta beasiswa. Program Indonesia Pintar (PIP), misalnya, ditargetkan menyasar 20 juta penerima, sementara Kartu Indonesia Pintar (KIP) ditetapkan untuk 1,2 juta penerima.
Selain itu, ia menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut anggaran pendidikan tahun ini merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Furtasan, perbandingan nominal bukanlah hal utama.
"Namun yang terpenting adalah sasaran anggaran itu tepat guna, tidak sekadar besarannya," pungkasnya.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik