Hanif Dhakiri Ingatkan Pemerintah: Pertumbuhan Ekonomi Harus Nyata di Meja Makan Rakyat

JELAJAHNEWS.ID -Target ambisius ekonomi 2026 yang dipatok Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh dari DPR. Namun, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menekankan bahwa capaian ekonomi tidak boleh berhenti sebagai deretan angka statistik.

"Yang terpenting adalah bagaimana pertumbuhan itu menjelma menjadi kesejahteraan nyata: pekerjaan layak, harga pangan terjangkau, dan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti di atas kertas," kata Hanif dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (18/8/2025).

Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen tidak mungkin tercapai tanpa langkah berani. Hanif menyebut industrialisasi, hilirisasi konsisten, dan pemangkasan birokrasi sebagai syarat mutlak. "Pertumbuhan 5,4 persen bukan hadiah, tetapi hasil dari kerja nyata dan birokrasi yang efisien," tegas politisi PKB itu.

Hanif juga menyoroti inflasi. Meski pemerintah menargetkan 2,5 persen, ia mengingatkan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok adalah ukuran sebenarnya. "Rakyat butuh harga beras, minyak goreng, cabai, dan energi yang stabil. Tanpa itu, angka inflasi tidak ada artinya," ujarnya.

Dalam pandangannya, nilai tukar rupiah yang stabil jauh lebih penting dibanding angka kurs tertentu. "Rakyat tidak peduli angka 16.500 per USD, yang penting rupiah tidak mudah diguncang," ungkapnya.

Hanif menilai, bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika pemerintah serius membuka lapangan kerja formal melalui industrialisasi, digitalisasi, dan dukungan terhadap UMKM. Jika tidak, generasi muda akan terjebak di pekerjaan informal dengan upah rendah.

Ia juga menegaskan target penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati nol harus dilaksanakan dengan kebijakan yang presisi, pemberdayaan desa, serta akses pembiayaan yang terjangkau. "Kemiskinan nol persen harus menjadi wajah nyata keadilan sosial, bukan sekadar janji politik," katanya.

Selain itu, Hanif menyoroti harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang ditetapkan USD 70 per barel. Ia mengingatkan agar pemerintah waspada terhadap fluktuasi global sekaligus mempercepat transisi energi terbarukan.

"Komisi XI akan terus menjadi mitra strategis pemerintah, loyal sekaligus kritis, memastikan setiap kebijakan ekonomi benar-benar menyentuh dapur, sawah, dan kehidupan rakyat sehari-hari," tutupnya.(jn/**)