DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Target ambisius ekonomi 2026 yang dipatok Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh dari DPR. Namun, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menekankan bahwa capaian ekonomi tidak boleh berhenti sebagai deretan angka statistik.
"Yang terpenting adalah bagaimana pertumbuhan itu menjelma menjadi kesejahteraan nyata: pekerjaan layak, harga pangan terjangkau, dan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti di atas kertas," kata Hanif dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (18/8/2025).
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen tidak mungkin tercapai tanpa langkah berani. Hanif menyebut industrialisasi, hilirisasi konsisten, dan pemangkasan birokrasi sebagai syarat mutlak. "Pertumbuhan 5,4 persen bukan hadiah, tetapi hasil dari kerja nyata dan birokrasi yang efisien," tegas politisi PKB itu.
Hanif juga menyoroti inflasi. Meski pemerintah menargetkan 2,5 persen, ia mengingatkan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok adalah ukuran sebenarnya. "Rakyat butuh harga beras, minyak goreng, cabai, dan energi yang stabil. Tanpa itu, angka inflasi tidak ada artinya," ujarnya.
Dalam pandangannya, nilai tukar rupiah yang stabil jauh lebih penting dibanding angka kurs tertentu. "Rakyat tidak peduli angka 16.500 per USD, yang penting rupiah tidak mudah diguncang," ungkapnya.
Hanif menilai, bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika pemerintah serius membuka lapangan kerja formal melalui industrialisasi, digitalisasi, dan dukungan terhadap UMKM. Jika tidak, generasi muda akan terjebak di pekerjaan informal dengan upah rendah.
Ia juga menegaskan target penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati nol harus dilaksanakan dengan kebijakan yang presisi, pemberdayaan desa, serta akses pembiayaan yang terjangkau. "Kemiskinan nol persen harus menjadi wajah nyata keadilan sosial, bukan sekadar janji politik," katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik