Wacana WFH untuk Hemat BBM, DPR Minta Pemerintah Hitung Dampak dan Jaga Layanan
Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta pemerintah menyusun desain kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah secara jelas,
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Target ambisius ekonomi 2026 yang dipatok Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh dari DPR. Namun, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menekankan bahwa capaian ekonomi tidak boleh berhenti sebagai deretan angka statistik.
"Yang terpenting adalah bagaimana pertumbuhan itu menjelma menjadi kesejahteraan nyata: pekerjaan layak, harga pangan terjangkau, dan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti di atas kertas," kata Hanif dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (18/8/2025).
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen tidak mungkin tercapai tanpa langkah berani. Hanif menyebut industrialisasi, hilirisasi konsisten, dan pemangkasan birokrasi sebagai syarat mutlak. "Pertumbuhan 5,4 persen bukan hadiah, tetapi hasil dari kerja nyata dan birokrasi yang efisien," tegas politisi PKB itu.
Hanif juga menyoroti inflasi. Meski pemerintah menargetkan 2,5 persen, ia mengingatkan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok adalah ukuran sebenarnya. "Rakyat butuh harga beras, minyak goreng, cabai, dan energi yang stabil. Tanpa itu, angka inflasi tidak ada artinya," ujarnya.
Dalam pandangannya, nilai tukar rupiah yang stabil jauh lebih penting dibanding angka kurs tertentu. "Rakyat tidak peduli angka 16.500 per USD, yang penting rupiah tidak mudah diguncang," ungkapnya.
Hanif menilai, bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika pemerintah serius membuka lapangan kerja formal melalui industrialisasi, digitalisasi, dan dukungan terhadap UMKM. Jika tidak, generasi muda akan terjebak di pekerjaan informal dengan upah rendah.
Ia juga menegaskan target penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati nol harus dilaksanakan dengan kebijakan yang presisi, pemberdayaan desa, serta akses pembiayaan yang terjangkau. "Kemiskinan nol persen harus menjadi wajah nyata keadilan sosial, bukan sekadar janji politik," katanya.
Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta pemerintah menyusun desain kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah secara jelas,
Politik
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode
Politik
Lilik Riadi Dalimunthe resmi dilantik sebagai Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera
Politik
Komisi III DPR RI mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Politik
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian segera mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator
Politik
Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan resmi menahan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Padangsidimpuan berinisial &ldquoA&rdquo atas dugaan
Hukum
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar kegiatan pembagian paket sehat dan pelayanan Posyandu bagi 22 Warga Binaan
Hukum
Kasus hukum yang menjerat Nabilah O&rsquoBrien mendapat sorotan dari Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III, Rikwanto, mengingatkan
Politik
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar peringatan malam Nuzulul Qur&rsquoan 17 Ramadhan 1447 Hijriah di Lapangan Serbag
Hukum
Semangat Tahun Kuda Api terasa di berbagai kota. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menghadirkan forum eksklusif bagi nasabah BTN
Ekonomi