"Anak-anak harus dipahamkan, bukan hanya dicegah. Orang tua dan guru juga perlu dibekali dengan keterampilan membimbing anak menghadapi paparan konten digital, bukan hanya sekadar mengawasi," tegas mantan Menko PMK itu.
Lebih lanjut, Puan mendorong agar Kementerian Pendidikan menjalin kemitraan lintas sektor, termasuk dengan Komdigi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hingga pelaku industri teknologi untuk menyusun kebijakan perlindungan anak yang lebih komprehensif.
"Kementerian Pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi dengan Komdigi, KPAI, dan pelaku industri teknologi untuk merancang Pedoman Nasional Perlindungan Anak di Ruang Digital yang aplikatif dan menyeluruh," ujarnya.
Puan menegaskan komitmen DPR RI untuk mendukung upaya ini, baik dalam bentuk regulasi maupun penganggaran, agar perlindungan anak di ruang digital tidak hanya menjadi instruksi sektoral yang bersifat sementara.
"Jika ruang digital adalah masa depan anak-anak kita, maka negara tidak boleh absen dalam membentuknya. Tugas kita bukan hanya melarang, tetapi juga menyiapkan anak-anak menjadi pengguna digital yang cerdas, kritis, dan aman," pungkas Puan.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi