Puan Maharani: Pelarangan Roblox Harus Diiringi Reformasi Literasi Digital Anak

"Anak-anak harus dipahamkan, bukan hanya dicegah. Orang tua dan guru juga perlu dibekali dengan keterampilan membimbing anak menghadapi paparan konten digital, bukan hanya sekadar mengawasi," tegas mantan Menko PMK itu.

Lebih lanjut, Puan mendorong agar Kementerian Pendidikan menjalin kemitraan lintas sektor, termasuk dengan Komdigi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hingga pelaku industri teknologi untuk menyusun kebijakan perlindungan anak yang lebih komprehensif.

"Kementerian Pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi dengan Komdigi, KPAI, dan pelaku industri teknologi untuk merancang Pedoman Nasional Perlindungan Anak di Ruang Digital yang aplikatif dan menyeluruh," ujarnya.

Puan menegaskan komitmen DPR RI untuk mendukung upaya ini, baik dalam bentuk regulasi maupun penganggaran, agar perlindungan anak di ruang digital tidak hanya menjadi instruksi sektoral yang bersifat sementara.

"Jika ruang digital adalah masa depan anak-anak kita, maka negara tidak boleh absen dalam membentuknya. Tugas kita bukan hanya melarang, tetapi juga menyiapkan anak-anak menjadi pengguna digital yang cerdas, kritis, dan aman," pungkas Puan.