DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, yang melarang permainan digital seperti Roblox patut dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan psikososial anak di ruang digital. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan pelarangan saja tidak cukup, dan harus dibarengi dengan strategi literasi digital yang sistemik dan berkelanjutan.
"Masalahnya bukan hanya pada game tertentu seperti Roblox. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana membekali anak-anak dengan kemampuan berpikir kritis dan perlindungan sejak dini di tengah banjirnya konten digital," ujar Puan dalam keterangan persnya, Kamis (7/8/2025).
Puan menyebutkan, saat ini banyak konten digital yang tidak sesuai untuk anak-anak, namun tetap bisa diakses dengan mudah. Karena itu, menurutnya, diperlukan reformasi menyeluruh terhadap literasi digital anak.
Baca Juga:"Anak-anak butuh pemahaman, bukan sekadar larangan. Literasi digital harus diarahkan agar mereka memiliki filter diri saat berselancar di dunia maya," imbuh Puan.
Sebagaimana diketahui, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan bahwa permainan Roblox mengandung unsur kekerasan yang berpotensi memengaruhi perilaku anak-anak di dunia nyata. Ia menilai peserta didik pada usia sekolah belum memiliki kapasitas intelektual untuk membedakan antara realitas dan simulasi digital, sehingga rentan meniru adegan yang ditampilkan dalam permainan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melarang anak-anak memainkan game Roblox, dan pihak Istana telah meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap platform digital serupa.
Menanggapi hal ini, Puan mendorong agar pendekatan terhadap perlindungan anak di ruang digital tidak bersifat parsial. Ia menekankan pentingnya keterlibatan tiga elemen utama dalam edukasi digital anak: anak itu sendiri, orang tua, dan tenaga pendidik.
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah