JELAJAHNEWS.ID -Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, yang melarang permainan digital seperti Roblox patut dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan psikososial anak di ruang digital. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan pelarangan saja tidak cukup, dan harus dibarengi dengan strategi literasi digital yang sistemik dan berkelanjutan.
"Masalahnya bukan hanya pada game tertentu seperti Roblox. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana membekali anak-anak dengan kemampuan berpikir kritis dan perlindungan sejak dini di tengah banjirnya konten digital," ujar Puan dalam keterangan persnya, Kamis (7/8/2025).
Puan menyebutkan, saat ini banyak konten digital yang tidak sesuai untuk anak-anak, namun tetap bisa diakses dengan mudah. Karena itu, menurutnya, diperlukan reformasi menyeluruh terhadap literasi digital anak.
Baca Juga:"Anak-anak butuh pemahaman, bukan sekadar larangan. Literasi digital harus diarahkan agar mereka memiliki filter diri saat berselancar di dunia maya," imbuh Puan.
Sebagaimana diketahui, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan bahwa permainan Roblox mengandung unsur kekerasan yang berpotensi memengaruhi perilaku anak-anak di dunia nyata. Ia menilai peserta didik pada usia sekolah belum memiliki kapasitas intelektual untuk membedakan antara realitas dan simulasi digital, sehingga rentan meniru adegan yang ditampilkan dalam permainan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melarang anak-anak memainkan game Roblox, dan pihak Istana telah meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap platform digital serupa.
Menanggapi hal ini, Puan mendorong agar pendekatan terhadap perlindungan anak di ruang digital tidak bersifat parsial. Ia menekankan pentingnya keterlibatan tiga elemen utama dalam edukasi digital anak: anak itu sendiri, orang tua, dan tenaga pendidik.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik