Puan Maharani: Permintaan Maaf Dirut KAI Penting, tapi Harus Diikuti Langkah Nyata

JELAJAHNEWS.ID -Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai permintaan maaf terbuka yang disampaikan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo, atas insiden anjloknya Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek di Subang sebagai langkah awal yang baik. Namun, ia menegaskan bahwa tanggung jawab publik tidak cukup hanya sebatas gestur simbolik, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk perbaikan sistem transportasi secara menyeluruh.

"Permintaan maaf itu baik, tapi jangan berhenti di situ. Publik membutuhkan lebih dari sekadar simbol empati—yang mereka harapkan adalah langkah konkret untuk membenahi sistem. Jangan sampai ini hanya menjadi gimik," tegas Puan, Jumat (8/8/2025).

Diketahui, KA 1 Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasarturi–Gambir anjlok di Stasiun Pagedenbaru, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Jumat (1/8). Menanggapi insiden tersebut, Dirut KAI Didiek Hartantyo menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, bahkan membungkuk di hadapan publik bersama jajaran direksi dalam konferensi pers.

Baca Juga:

• Puan Maharani Desak Reformasi Perlindungan Psikososial di Sekolah Usai Kasus Bunuh Diri Siswa SMA

Insiden ini berdampak besar: sekitar 440 ribu penumpang gagal diberangkatkan. Sebanyak 17 perjalanan kereta dibatalkan pada hari kejadian, dan 54 perjalanan mengalami keterlambatan pada keesokan harinya. Sebagai bentuk tanggung jawab, KAI akan mengembalikan dana tiket kepada seluruh penumpang terdampak.

Puan mengapresiasi sikap terbuka Didiek yang tidak mencari kambing hitam atas insiden tersebut.

"Kita butuh lebih banyak pemimpin yang berani mengakui kesalahan, bukan yang sibuk mencari pembenaran. Kepercayaan publik tidak datang begitu saja, melainkan harus dibangun melalui transparansi dan tanggung jawab," ujarnya.

Namun, Puan menekankan bahwa permintaan maaf hanyalah awal dari proses akuntabilitas. Ia menegaskan perlunya reformasi menyeluruh di sektor perkeretaapian, mulai dari pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP), mitigasi risiko kecelakaan, hingga peningkatan layanan.

"Bukan hanya keretanya yang harus kembali ke rel, tapi juga kepercayaan rakyat. Dan itu tidak bisa dibangun hanya dengan kata-kata, melainkan melalui pembenahan menyeluruh dan sikap yang bertanggung jawab," katanya.

Sebagai Ketua DPR RI pertama dari kalangan perempuan, Puan juga mendorong evaluasi terhadap koordinasi antara operator dan regulator di sektor transportasi. Menurutnya, lemahnya komunikasi dan pengawasan teknis dapat menjadi penyebab utama kelalaian.

"Kurangnya koordinasi bisa memicu kelalaian yang fatal. Setelah permintaan maaf, yang perlu dilakukan adalah duduk bersama dan merombak sistem yang ada," paparnya.

Puan juga menyoroti perlunya pembaruan teknologi serta digitalisasi sistem monitoring dan pengendalian perjalanan kereta api. Hal ini, kata dia, penting untuk mendeteksi gangguan lebih awal dan merespons dengan cepat serta terkoordinasi.

"Keselamatan penumpang adalah hal utama. Kita tidak bisa lagi bergantung pada sistem manual. Keselamatan publik menuntut kecepatan, transparansi, dan teknologi yang mumpuni," pungkasnya.