DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
"Bukan hanya keretanya yang harus kembali ke rel, tapi juga kepercayaan rakyat. Dan itu tidak bisa dibangun hanya dengan kata-kata, melainkan melalui pembenahan menyeluruh dan sikap yang bertanggung jawab," katanya.
Sebagai Ketua DPR RI pertama dari kalangan perempuan, Puan juga mendorong evaluasi terhadap koordinasi antara operator dan regulator di sektor transportasi. Menurutnya, lemahnya komunikasi dan pengawasan teknis dapat menjadi penyebab utama kelalaian.
"Kurangnya koordinasi bisa memicu kelalaian yang fatal. Setelah permintaan maaf, yang perlu dilakukan adalah duduk bersama dan merombak sistem yang ada," paparnya.
Puan juga menyoroti perlunya pembaruan teknologi serta digitalisasi sistem monitoring dan pengendalian perjalanan kereta api. Hal ini, kata dia, penting untuk mendeteksi gangguan lebih awal dan merespons dengan cepat serta terkoordinasi.
"Keselamatan penumpang adalah hal utama. Kita tidak bisa lagi bergantung pada sistem manual. Keselamatan publik menuntut kecepatan, transparansi, dan teknologi yang mumpuni," pungkasnya.
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah