"Kalau negara hadir dengan keadilan dan kesejahteraan, bendera One Piece pun tidak akan digubris. Karena gugatan terhadap ketidakadilan itu tak akan relevan lagi," tambahnya.
Meski demikian, Willy menolak usulan untuk merespons aksi ini dengan cara represif atau bahkan melakukan pendekatan langsung kepada pelaku pengibaran bendera. Ia menilai, fenomena ini cukup dicermati dan dipahami tanpa perlu tindakan berlebihan.
"Dialog tetap penting. Kalau tidak ada ruang dialog, itu bukan bernegara, tapi sekadar berkuasa. Jangan-jangan fenomena seperti ini muncul karena kanal-kanal dialog kita tersumbat," ucapnya.
Menutup pernyataannya, Willy berpesan agar masyarakat tetap memperjuangkan keadilan, namun dengan cara yang tepat.
"Gugatan terhadap ketidakadilan itu bagus, tapi jangan sampai salah alamat. Indonesia ini rumah kita. Kalau ada tikus di rumah, jangan rumahnya yang dibakar," pungkasnya.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik