DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menanggapi maraknya pengibaran bendera bergambar tengkorak bertopi ala film animasi One Piece di sejumlah daerah di Indonesia. Menurutnya, fenomena tersebut tidak dapat disamakan dengan tindakan melecehkan simbol negara ataupun pelanggaran serius terhadap hukum.
"Selama tidak melecehkan bendera Merah Putih—misalnya dengan menempelkan simbol One Piece di atasnya—maka itu bukan pelanggaran berat. Apalagi, dari beberapa kasus yang saya lihat, bendera tersebut dikibarkan di bawah Merah Putih," ujar Willy dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Parlementaria, Minggu (3/8/2025).
Politisi dari Fraksi Partai NasDem itu mengajak publik untuk menyikapi fenomena ini secara bijak dan proporsional, tanpa berlebihan dalam meresponsnya.
"Membunuh nyamuk tidak perlu pakai granat. Respons terhadap hal seperti ini harus tetap dalam koridor yang masuk akal. Jangan sampai kita terjebak dalam provokasi atau membesar-besarkan sesuatu yang tidak substansial," tegasnya.
Willy menilai, ekspresi semacam ini biasanya berasal dari kalangan muda yang sarat dengan idealisme, keberanian, dan energi untuk menggugat ketidakadilan. Namun, semangat tersebut sering kali tidak diiringi dengan nalar dan pertimbangan yang matang.
"Ekspresi mereka kadang sporadis, meski tulus dan unik. Tapi tetap perlu kita pahami latar belakangnya, bukan langsung dihakimi," katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Jika hal itu tercapai, maka ekspresi simbolik seperti pengibaran bendera One Piece tidak akan menjadi isu yang mencuat.
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum