"Anggarannya tidak pernah mencapai Rp10 triliun, padahal kita punya hutan tropis terbesar keempat di dunia," ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Minimnya anggaran, menurut Firman, berdampak langsung pada kurangnya kesiapan peralatan pemadam kebakaran dan keterbatasan sumber daya manusia di lapangan. Ia juga menilai kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum optimal karena beban kerja yang tinggi namun minim dukungan peralatan, termasuk kekurangan helikopter dan pesawat pemantau titik api.
Sebagai solusi, Firman mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk menangani perlindungan lingkungan dan kebakaran hutan. Ia mencontohkan Brasil yang memiliki Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), sebuah lembaga dengan wewenang sebagai regulator sekaligus penegak hukum.
"IBAMA itu memiliki kewenangan kuat. Kita perlu lembaga seperti itu di Indonesia," ujarnya.
Firman berharap pemerintah dapat segera membenahi struktur kelembagaan, meningkatkan alokasi anggaran, memperkuat edukasi publik, serta mempererat koordinasi lintas kementerian agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi