Dave Laksono Dorong Revisi UU Peradilan Militer Segera Dibahas, Tak Perlu Tunggu Dua Tahun
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
"Ini harus dicermati secara lebih detail. Jangan sampai kejadian serupa terus terulang. Penegakan hukum dan pengawasan terhadap aktivitas warga asing perlu ditingkatkan," tegasnya.
Data dari Ditjen Imigrasi mencatat lebih dari 3.500 WNA masuk ke Kalimantan Timur pada semester pertama 2025. Mayoritas berasal dari Tiongkok, Filipina, dan Korea Selatan. Peningkatan aktivitas ini berkaitan dengan geliat investasi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Masalah klasik yang turut mencuat dalam rapat ini adalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas). Hamid menyoroti kondisi Lapas Kelas IIA Samarinda yang idealnya hanya menampung 217 orang, tetapi kini dihuni lebih dari 768 warga binaan, atau hampir 300% dari kapasitas.
"Overkapasitas terjadi hampir di semua kunjungan kerja kami. Ini sangat memprihatinkan. Butuh tindakan preventif dan kolaborasi lintas sektor," ungkap Hamid.
Menurutnya, jika persoalan ini tidak segera ditangani, akan berdampak buruk terhadap sistem pemasyarakatan nasional dan mengganggu upaya besar menuju Indonesia Emas 2045.
"Kalau begini terus, bukan Indonesia Emas, bisa-bisa Indonesia cemas. Masa depan generasi muda kita sedang dipertaruhkan," tambahnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kickoff di Universitas Indo
Ekonomi