JELAJAHNEWS.ID - Komisi XIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di Balikpapan, Jumat (25/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian utama, antara lain permintaan peningkatan status Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan, keberadaan warga negara asing (WNA) ilegal, serta overkapasitas lembaga pemasyarakatan di wilayah Kalimantan Timur.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Hamid Noor Yasin, secara khusus menanggapi usulan peningkatan status Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan menjadi Kelas I Khusus. Ia mengapresiasi kualitas layanan dan fasilitas kantor yang dinilai sangat layak untuk naik kelas.
Baca Juga:"Saya lihat sendiri, tempatnya bersih, fasilitas lengkap, ada ruang salat, bahkan ada musiknya. Tinggal sedikit penyesuaian saja," ujar Hamid.
Namun demikian, ia memberikan catatan kecil agar pengelola kantor lebih memperhatikan suasana saat waktu salat.
"Saya usulkan agar saat salat, terutama Zuhur, musik bisa dimatikan untuk menghormati suasana," tambah politisi Fraksi PKS itu.
Hamid juga menyoroti persoalan warga negara asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal. Ia merujuk pada kasus 24 Oktober 2024, ketika seorang WNA tetap tinggal di Kalimantan Timur meski izin tinggalnya telah habis, bahkan menjalankan bisnis ilegal.
Sebanyak 12 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi calon Direksi PT Bank Sumut dan berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya
Ekonomi
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan pemerintah agar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi
Politik
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti kasus viral narapidana korupsi yang kedapatan berada di sebuah kedai kopi
Politik
Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menyoroti maraknya peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dinilai telah mencapai
Politik
Konflik agraria yang telah berlangsung bertahuntahun di Provinsi Riau kembali mencuat dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang di
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta agar sosialisasi kebijakan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hu
Daerah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 22,6 persen secara tahunan (yearonyear/yoy)
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas ekspansi bisnis dengan menyasar ekosistem koperasi pasar melalui kemitraan strategis
Ekonomi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik