DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat, jumlah anak zero-dose anak-anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar mencapai angka 91.636 jiwa atau sekitar 24% dari total populasi anak-anak Sumut sebanyak 289.000 jiwa pada tahun 2024. Angka ini diperkirakan meningkat menjadi 96.806 jiwa hingga Juli 2025.
Situasi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk melakukan intervensi langsung guna menekan angka anak yang belum diimunisasi. Pasalnya, menurut data Kementerian Kesehatan RI, kelompok zero-dose sangat rentan terkena penyakit menular yang sebenarnya dapat dicegah, seperti campak, polio, difteri, tetanus, dan hepatitis.
Langkah ini dibahas dalam Rapat Percepatan Penurunan Jumlah Anak Zero-Dose, yang dipimpin oleh Ketua TP PKK Sumut, Kahiyang Ayu, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, bertempat di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (25/7/2025).
Baca Juga:"Di PKK kita memiliki Dasawisma, kelompok terkecil yang bisa menjangkau langsung ke keluarga. Ini akan kami maksimalkan, bersama dengan peran Posyandu dan Puskesmas," ujar Kahiyang Ayu.
Ia menambahkan, intervensi akan diperluas melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan komunitas lokal dan Non-Governmental Organization (NGO), terutama di wilayah terpencil tempat sebagian besar anak zero-dose berada.
"Kita perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu, dan ini membutuhkan sumber daya besar. Karena itu, kolaborasi dengan komunitas dan NGO sangat penting," lanjutnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Muhammad Faisal Hasrimy, menegaskan bahwa peningkatan angka anak zero-dose harus menjadi perhatian serius karena dapat mengancam pencapaian kesehatan masyarakat.
"Semakin banyak anak yang tidak divaksin, semakin tinggi pula risiko wabah penyakit yang sebenarnya sudah bisa dikendalikan, bahkan diberantas," ujarnya.
Ia menyebut, penyakit seperti tuberkulosis, hepatitis, difteri, dan polio berpotensi kembali merebak jika cakupan imunisasi terus menurun.
"Tahun 2014 kita sudah mendapatkan sertifikat bebas polio. Namun pada 2024, kasus polio kembali muncul di Sumut. Ini sangat mengkhawatirkan dan menjadi ancaman nyata bagi anak-anak lainnya," tambah Faisal.
Melalui intervensi berbasis komunitas dan sistem kesehatan primer, Pemprov Sumut menargetkan penurunan signifikan jumlah anak zero-dose, demi memastikan seluruh anak memperoleh hak dasar mereka atas kesehatan dan perlindungan dari penyakit.(jn/**)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik