JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyoroti urgensi perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Aceh yang akan berakhir pada 2027. Dalam kunjungan resesnya ke Kantor Gubernur Aceh, Jumat (25/7/2025). Azis menegaskan bahwa kelanjutan dana tersebut sangat penting untuk menjamin kelangsungan pelayanan dasar masyarakat, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.
"Kalau tidak ada dana Otsus, bagaimana nasib masyarakat yang selama 20 tahun ini berobat secara gratis?" ujarnya.
Azis menilai bahwa selama dua dekade terakhir, Dana Otsus telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Menurutnya, pemerintah pusat harus mempertimbangkan perpanjangan dana ini secara serius karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa Aceh, sebagai daerah dengan status keistimewaan dan sejarah panjang kontribusinya terhadap Republik Indonesia, memiliki posisi strategis yang patut mendapat perhatian lebih dalam perumusan kebijakan nasional.
"Semua kebijakan terkait Aceh, termasuk aspirasi dari daerah, harus mendapat atensi khusus dari pemerintah pusat," tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Azis juga mengajak para kepala daerah di Aceh untuk bersikap proaktif dalam menyusun dan mengusulkan program pembangunan.
"Dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, pemerintah mendorong belanja daerah. Jadi kepala daerah jangan berkecil hati. Harus inovatif dalam mengajukan program, baik melalui instruksi presiden maupun skema lainnya," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa DPR memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Oleh karena itu, setiap usulan terkait pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial wajib menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran dan legislasi.
Azis juga menekankan pentingnya peran aktif daerah dalam pembangunan. Menurutnya, inisiatif dan inovasi dari daerah akan mendorong dukungan lebih besar dari pemerintah pusat.
"Kalau daerah diam, dia akan stagnan. Tapi kalau daerah kreatif dan inovatif, maka pemerintah pusat wajib mendukung agar menjadi daerah yang maju," pungkasnya.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik