JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengkritik lambatnya respons pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Ia menilai langkah antisipatif belum tampak jelas, meski pemerintah telah memiliki teknologi pemantauan seperti Karhutla Monitoring System (KMS).
Pernyataan tersebut disampaikan Alex setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru melaporkan adanya 694 titik panas (hotspot) di Sumatera pada Sabtu (19/7/2025), dengan Provinsi Riau menyumbang 259 titik atau sekitar 40 persen.
"Kami mendoakan seluruh petugas di lapangan, termasuk Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, dan relawan agar diberi kekuatan dalam bertugas. Mereka berjibaku memadamkan api dengan alat terbatas, bahkan hanya menggunakan tongkat karena ketiadaan sumber air di lokasi," ujar Alex dalam pernyataan tertulis yang dikutip dari Parlementaria, Senin (21/7/2025), di Jakarta.
Alex juga menyoroti tidak berfungsinya helikopter water bombing milik BPBD Riau, yang membuat penanganan karhutla bergantung sepenuhnya pada upaya darat.
Menurut BMKG, sebaran titik panas di Riau paling banyak berada di Kabupaten Rokan Hulu (107 titik) dan Rokan Hilir (95 titik), serta tersebar di Dumai, Siak, Kampar, Pelalawan, Bengkalis, Kuantan Singingi, dan Indragiri Hulu.
"Akibat titik-titik panas ini, kabut asap mulai terbentuk dan telah terpantau menyebar hingga wilayah Malaysia," katanya.
Lebih lanjut, Alex mendorong optimalisasi sistem KMS yang dikembangkan bersama Global Forest Watch Fires (GFW-Fires) dengan kemampuan deteksi visual beresolusi tinggi. Sistem ini berada di bawah koordinasi BP REDD+ dengan fokus pada pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi