Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah dalam mendorong ketahanan pangan. Bahkan, ia menilai hal itu dapat mempercepat deindustrialisasi sektor pangan di tingkat akar rumput.
"Jika ayam beku dari AS dijual jauh di bawah harga pokok produksi peternak lokal, bagaimana rakyat kecil bisa bertahan? Jangan sampai kita mencetak defisit pangan hanya karena tergiur akses ekspor," tambahnya.
Untuk itu, Alex mendesak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan agar segera mengkaji ulang kebijakan tarif impor 0% tersebut. Ia juga meminta pemerintah menyiapkan mekanisme perlindungan pasar domestik, seperti penerapan safeguard, kuota impor, dan harga dasar bagi produk petani dan peternak lokal.
"Pemerintah harus transparan dalam menyampaikan dasar perhitungan serta proyeksi dampak jangka panjang dari kebijakan ini, termasuk terhadap daya beli masyarakat dan keberlangsungan UMKM di sektor agrikultur. Sekali lagi, jangan korbankan agenda kedaulatan pangan kita," tutup Alex.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik