RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah (Ijeck) menyampaikan realisasi Pendapatan Daerah selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.13,079 triliun atau 93,2% dibanding target sebesar Rp.14,034 triliun. Sedangkan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.10,170 triliun atau 89,37% dari target sebesar Rp.11,381 triliun.
“Pendapatan daerah tahun 2019 realisasi sebesar 93,2% dari target Rp.14,034 triliun. Pendapatan daerah pada APBD tahun 2019 berasal dari tiga sumber, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,” kata Wagubsu saat menyampaikan Nota Pengantar Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut 2019, dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (30/6/2020).
Lebih jauh Ijeck menjelaskan bahwa PAD pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.5,761 triliun atau 91,68% dari target Rp.6,284 triliun. Realisasi pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,17% jika dibandingkan realisasi PAD tahun 2018. Kemudian, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terealisasi Rp.7,300 triliun atau 94,36% dari target yakni Rp.7,736 triliun.
Realisasi kelompok ini pun mengalami kenaikan sebesar 3,48% dibandingkan dengan pendapatan transfer pada tahun 2018. Selanjutnya, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp.17,680 triliun atau 125% dari target sebesar Rp.14,068 triliun. Sedangkan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.10,170 triliun atau 89,37% dari target sebesar Rp.11,381 triliun.
“Jika realisasi pendapatan dikurangi dengan jumlah belanja dan transfer selama tahun 2019, maka diperoleh defisit sebesar Rp.360.725.070.277. Sedangkan Pembiayaan Netto sebesar Rp.697.322.808.436 sehingga diperoleh SILPA positif tahun 2019 sebesar Rp.336.597.738.158,” terangnya.
Ijeck juga menyampaikan, realisasi belanja dialokasikan untuk keperluan Belanja Operasional, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Operasional meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan bangunan serta belanja modal aset.
Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting mengatakan akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota se-Sumut pada 6 - 11 Juli 2020.
“Untuk memperkaya materi pembahasan terhadap Ranperda, Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut akan melakukan kunjungan kerja, dan hasil kunjungan kerja tersebut menjadi bahan masukan bagi fraksi-fraksi dalam menyampaikan pandangan,” ujarnya. (IP)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik