DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
“Iya, kita sudah kirimkan surat ke DPR, MPR, dan DPD RI pada Senin kemarin. Surat itu sudah disetujui Pak Try,” kata Sekretaris Forum Purnawirawan TNI, Bimo Satrio, kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).
Menurut Bimo, surat itu merupakan bagian dari delapan poin sikap resmi forum, namun saat ini mereka fokus mengajukan poin ke-8 terkait permintaan pemakzulan Gibran.
Bunyi pernyataan poin ke-8 dalam surat tersebut adalah:
“Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.”
Dokumen tersebut ditandatangani sejumlah tokoh purnawirawan TNI, antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, serta Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Namun, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan pihaknya belum menerima surat tersebut secara resmi melalui mekanisme persuratan Sekretariat Jenderal. “Saya cek ya. Sampai saat ini belum kami terima,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah menanggapi wacana pemakzulan Gibran. Ia menegaskan bahwa proses Pilpres 2024 telah berlangsung secara sah dan konstitusional, dengan kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang ditetapkan resmi oleh KPU dan dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi.
“Pak Prabowo adalah Presiden yang sah menurut konstitusi, dan Gibran adalah Wapres yang sah juga,” kata Muzani di Mandalika, Sabtu (10/5/2025).(**)
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum