MEDAN – Komisi III DPRD Medan sepakat akan menggelar kembali rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak manajemen PT Delta Internasional Hotel di Jl Juanda Medan. Kesimpulan itu disepakati saat RDP yang sebelumnya mempertanyakan perizinan dan pajak, Selasa (21/1/2020).
Penjadwalan RDP kembali guna memastikan berbagai usaha dimaksud memiliki izin dan terhindar dari usaha kemaksiatan. Selain itu beberapa usaha Spa dan KTV yang ada di gedung Hotel dipastikan memiliki izin dan taat pajak guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke kas Pemko Medan.
Menurut anggota Komisi III DPRD Medan Erwin Siahaan, pihaknya akan berusaha mengawasi berbagai usaha tempat hiburan di Medan. “Pertama sekali alasan memanggil untuk memastikan usaha memiliki izin dan mentaati aturan termasuk pembayaran pajak,” sebut Erwin.
Selain itu tambah Erwin, untuk RDP berikutnya akan mengundang para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dengan usaha Delta Spa. Apalagi intansi terkait yang menangani masalah pajak.
Disisi lain anggota DPRD lainnya Rudiawan Sitorus mengingatkan pihak pemilik Delta Spa agar memperhatikan nilai moral anak anak muda di Kota Medan.
Begitu juga dengan pengoperasian Delta Spa agar tetap memperhatikan aturan yang berlaku. “Pemilik usaha diminta jangan hanya memikirkan keuntungan saja sehingga melegalkan usaha maksiat.
Rapat tersebut, dipimpin Ketua Komisi III DPRD Medan M Afri Rizki Lubis didampingi, Erwin Siahaan, Abd Rahman Nasution, Hendri Duin, Netti Yuniati Siregar, Siti Suciati, Rudianto Sitorus dan Irwansyah. (Is)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik