DPR Pertanyakan Kredibilitas BI Usai Rupiah Signifikan Melemah
Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti respons Bank Indonesia (BI) terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjad
Ekonomi
MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta untuk memprioritaskan perbaikan jalan dan drainase yang berada di Jalan Bukit Barisan I Kelurahan Darat II persisnya di Gang Kelabu.
Pasalnya, sejak 2015 lalu persoalan itu dikeluhkan warga, hingga saat ini Pemko Medan tidak menggubris dan tidak memperbaiki sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Melalui paripurna ini, kita minta Plt Walikota Medan Akhyar Nasution segera mengintruksikan jajarannya untuk memperbaiki jalan dan drainase yang ada di Jalan Bukit Barisan Gang Kelabu tersebut. Karena disana ada rumah ibadah dan sekolah mengaji, “kata Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung saat membacakan laporan Reses I Sidang Pertama Tahun 2019 Daerah Pemilihan (Dapil) III pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Medan, Senin (6/1/ 2020).
Dikatakan Modesta selaku politisi Golkar itu, seharusnya Pemko Medan tidak ‘mengabaikan’ keluhan warga Gang Kelabu dan berharap secepatnya merealisasikan.Apalagi, kata anggota Komisi II itu, saat ini sudah ada Dana Kelurahan yang dialokasikan untuk membantu percepatan pembangunan di kota Medan.
“Jadi, saya kembali tekankan agar dilakukan perbaikan jalan (Gang Kelabu) itu karena sudah lama dikeluhkan,” tegasnya.
Selanjutnya, Modesta juga menyampaikan agar Pemko Medan menetapkan seluruh gaji honor di Medan disesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK).“Pemko Medan juga diminta untuk melakukan pendataan secara akurat jumlah dan masa bertugas guru honor sekolah negeri di kota Medan,pendataan tersebut sangat penting mengingat sebagian gaji honorer sudah dialokasikan di APBD,”katanya.
Dalam kesempatan itu juga, Pemko Medan diminta melakukan validasi data peserta BPJS dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Medan. (Ismal).
Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti respons Bank Indonesia (BI) terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjad
Ekonomi
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan dukungannya terhadap aktivis buruh dan pejuang reforma agraria yang menghadapi proses
Politik
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik