May Day 2026: Buruh Desak Regulasi Baru, DPR Janjikan UU Ketenagakerjaan Segera Rampung
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menargetkan pembentukan UndangUndang (UU) Ketenagakerjaan yang baru
Politik
MEDAN - Komisi III DPRD Medan menunda rapat dengar pendapat (RDP) dengan manajemen Lima Rooftop. Penundaan dilakukan karena perwakilan Lima Rooftop tak membawa data lengkap sesuai yang diminta.
RDP digelar di ruang rapat Komisi III, Selasa (14/01/2020). Rapat dipimpin Ketua Komisi III M Afri Rizki Lubis dengan dihadiri anggota Komisi III antara lain T Edriansyah Rendy, Irwansyah, Netty Siregar, Abdul Rahman Nasution dan Hendri Duin. Sementara Lima Rooftop diwakili Arjuna selaku manager store.
Pada kesempatan tersebut, Abdul Rahman mengungkapkan rapat ini sebagai upaya untuk mengetahui terkait izin Lima Rooftop terutama bukti setoran pajak. “Izin operasional apakah sudah pas, dan kewajiban retribusi sudah ditunaikan. Sehingga bisa menghasilkan income yang baik bagi kota Medan,” sebutnya.
Anggota Komisi III lainnya, Irwansyah menuturkan, setiap pelaku usaha harusnya patuh dengan ketentuan aturan yang ada. “Kami ingin mengetahui kapan (Lima Rooftop) mulai beroperasional dan pembayaran pajak ini apakah sudah berjalan. Kami (Komisi III) akan terus bergerilya ke tempat semacam Lima Rooftop untuk membina mitra terkait,” sebutnya.
Hanya saja, Arjuna mengaku tak membawa data soal bukti setoran pajak yang diminta anggota Komisi III. Ia beralasan hanya membawa kelengkapan surat izin.
“Setahu saya, surat izin tidak ada masalah. Soal data pembayaran pajak memang tidak ada dibawa. Karena undangan hanya soal izin bukan soal data pajak. Untuk data pajak itu yang lebih mengetahui orang office,” kata Arjuna yang mengaku baru 6 bulan di manajemen Lima Rooftop.
Mendengar penjelasan Arjuna, M Afri Rizki Lubis memutuskan untuk menunda rapat hingga pekan depan. “Rapat ditunda seminggu. Kami minta pekan depan Lima Rooftop membawa perangkat manajemen yang berkaitan dengan data pajak. Minggu depan RDP juga akan disinkronkan dengan dinas terkait. Karena kita ingin mengetahui di bulan berapa saja pajak yang telah dibayarkan,” ungkapnya.(Jai)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menargetkan pembentukan UndangUndang (UU) Ketenagakerjaan yang baru
Politik
Komisi X DPR RI mengkritik rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang akan menutup sejumlah progra
Politik
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan belasungkawa mendalam atas kecelakaan antara kereta rel listrik (KRL) dan kereta api (KA) jarak
Politik
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa kesehatan mental kini menjadi bagian integral dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Ke
Kesehatan
Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyoroti ketimpangan akses listrik di Indonesia dan mendesak pemerintah serta pemangku kepentingan
Politik
Kebakaran hebat melanda pabrik minyak goreng milik PT Agro Jaya Perdana di Jalan KL Yos Sudarso KM 15,5, Kelurahan Martubung, Kecamatan
Peristiwa
Perkara yang menjerat Kornauli br Sinaga (58), seorang janda di Kabupaten Samosir, menuai sorotan setelah tim advokat dari Kantor Hukum Ben
Hukum
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Sumatera Utara kembali menggelar program Ombudsman On The Spot di Kantor Imigrasi Kela
Ragam
Keluarga Reza Valentino Simamora masih mempertanyakan hilangnya sejumlah barang pribadi milik korban, termasuk dua telepon genggam dan paspo
Peristiwa
Sebanyak 12 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi calon Direksi PT Bank Sumut dan berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya
Ekonomi