Perumda Tirtanadi Bantah Isu Temuan BPK Rp1,82 Miliar, Sebut Dana Pengadaan Meteran Air Telah Dikembalikan

JELAJAHNEWS.ID -Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait dugaan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp1,82 miliar dalam pengadaan meteran air dengan nilai anggaran Rp29 miliar.

Ia menyatakan, persoalan yang berkaitan dengan pengadaan pada tahun anggaran 2022 dan semester pertama 2023 tersebut telah ditindaklanjuti dan dana yang menjadi selisih ketidakwajaran harga telah dikembalikan oleh pihak penyedia ke kas Perumda Tirtanadi.

Klarifikasi itu disampaikan Perdinan kepada wartawan, Rabu (11/11/2026), menyusul beredarnya pemberitaan di TikTok berjudul "DPP HARI Desak Kejatisu Usut Temuan BPK Rp1,82 Miliar Atas Pengadaan Meteran Air Rp29 M".

Baca Juga:

• Semarak HUT ke-121, Perumda Tirtanadi Perkuat Soliditas dan Pelayanan untuk Masyarakat

Menurut Perdinan, informasi yang menyebut adanya temuan BPK perlu dilihat secara utuh dengan memperhatikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap pengadaan meteran air untuk tahun anggaran 2022 dan semester pertama 2023 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

"Anggaran 2022 dan 2023 pada semester pertama yang disampaikan di TikTok dianggap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah selesai dan sudah dikembalikan oleh pihak penyedia," kata Perdinan Ginting.

Ia menegaskan, selisih yang berkaitan dengan ketidakwajaran harga berdasarkan pemeriksaan BPK telah dikembalikan oleh pihak penyedia ke kas Perumda Tirtanadi. Atas dasar itu, menurutnya, tindak lanjut pemeriksaan tersebut telah dinyatakan selesai sesuai rekomendasi.

"Selisih ketidakwajaran harga dari pemeriksaan BPK sudah dikembalikan oleh pihak penyedia ke kas Tirtanadi, makanya hasil akhir laporan pemeriksaan BPK menjadi selesai sesuai rekomendasi," ujar Perdinan.

Untuk memperkuat penjelasannya, Perdinan menyebut informasi mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat melalui aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

"Pada aplikasi SIPTL BPK RI Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dengan jelas status pengadaan water meter air anggaran 2022 dan 2023 semester pertama," urainya.

Perdinan menambahkan, di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, Perumda Tirtanadi terbuka untuk memberikan penjelasan mengenai informasi yang berkembang. Menurutnya, penyampaian informasi yang benar diperlukan agar masyarakat memperoleh keterangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menerima setiap informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Verifikasi dinilai penting agar masyarakat tidak keliru memahami suatu persoalan dan menentukan sikap berdasarkan informasi yang belum terkonfirmasi.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintahan Sumatera Utara (LP3SU), Salfimi Umar, menyambut baik kinerja SPI Perumda Tirtanadi dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK. Ia menilai keterbukaan informasi dan penyelesaian rekomendasi pemeriksaan merupakan bagian penting dalam pengawasan internal perusahaan daerah.

"Selama yang kami ketahui SPI Perumda Tirtanadi setiap laporan pemeriksaan akhir BPK tetap menjadi selesai dan sesuai rekomendasi. Ini membuktikan kinerja SPI berjalan baik," ujar Salfimi.(**)