JELAJAHNEWS.ID -Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Jakarta, Jumat (12/6/2026). Tuntutan tersebut merupakan hasil konsolidasi seluruh BEM fakultas di lingkungan UI dan menjadi fokus utama dalam agenda demonstrasi mahasiswa.
Aksi yang semula direncanakan berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, itu juga diikuti mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, mengatakan lima tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut telah dirumuskan melalui proses konsolidasi bersama seluruh BEM fakultas di Universitas Indonesia.
Baca Juga:"Jadi ada lima pokok tuntutan kami besok. Sudah dirangkum berdasarkan konsolidasi BEM seluruh fakultas di UI," ujar Dimas, Kamis (11/6/2026).
Menurut Dimas, aksi yang digelar mahasiswa bersifat terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak berafiliasi dengan kelompok atau organisasi massa tertentu.
"Tidak menutup atau memberikan batasan. Di samping itu kita tidak tergabung atau terafiliasi dengan massa mana pun," katanya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah. Tuntutan pertama adalah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah