Anak Oknum Polisi Diduga Buat Konten Rasis, Komisi III DPR: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cerdas menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, di Kota Medan, Selasa (5/5/2026), menuntut pencopotan seorang oknum jaksa berinisial MP yang diduga terlibat kasus perselingkuhan.
Dalam aksinya, massa menyampaikan protes dengan membawa atribut simbolik sebagai bentuk kritik terhadap dugaan perilaku tidak pantas yang dinilai mencoreng citra institusi penegak hukum.
Koordinator aksi, Fernanda Hutabarat, mengatakan oknum jaksa berinisial MP yang bertugas di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal diduga melakukan perselingkuhan dengan seorang calon pegawai negeri sipil (CPNS) berinisial TIU.
Baca Juga:Menurut dia, dugaan hubungan tersebut telah berlangsung cukup lama sejak yang bersangkutan masih bertugas di wilayah Deli Serdang, sebelum kemudian dipindah tugaskan ke Mandailing Natal.
"Perselingkuhan diduga terjadi saat yang bersangkutan masih memiliki istri sah. Bahkan hubungan itu disebut masih berlanjut hingga saat ini," ujarnya.
Ia menambahkan, pihak istri sah disebut telah melayangkan pengaduan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, namun hingga kini dinilai belum mendapat respons yang memadai.
Selain itu, massa juga menyoroti adanya gugatan cerai yang diajukan oleh oknum jaksa tersebut ke Pengadilan Negeri Medan yang diduga dilakukan tanpa izin pimpinan, sebagaimana ketentuan bagi aparatur sipil negara (ASN).
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah