SMSI Medan Soroti Dugaan Transaksi Kios Pasar Petisah, Rico Waas Ancam Tindak Tegas Pelaku Pungli
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan, Irwan Manalu meminta seluruh pimpinan OPD dan direksi BUMD segera menerjemahkan instr
Peristiwa
JELAJAHNEWS.ID - Aliansi massa yang menolak surat edaran penataan penjualan daging babi, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan, Kamis (26/2/2026), menolak surat edaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan terkait penataan penjualan daging Babi.
Menurut aksi massa, kebijakan yang mengatur lokasi penjualan daging babi tersebut berpotensi diskriminatif dan merugikan pedagang tertentu.
Terlihat, para demonstran membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar surat edaran tersebut dicabut.
Mereka (massa) menilai penataan yang dilakukan pemerintah daerah tidak mencerminkan prinsip keadilan dan berpotensi membatasi ruang usaha sebagian warga.
Salah satu koordinator aksi, Ketua GAMKI Kota Medan, Boydo Panjaitan, menegaskan bahwa penataan seharusnya diterapkan secara adil tanpa membedakan jenis komoditas maupun latar belakang pedagang.
"Kami menolak kebijakan yang terkesan diskriminatif. Penataan boleh saja, tetapi harus adil dan tidak merugikan kelompok tertentu," ujarnya dari atas mobil komando.
Massa juga mendesak Wali Kota Medan membuka ruang dialog dengan para pedagang dan perwakilan masyarakat sebelum kebijakan diberlakukan.
Menurutnya, kebijakan yang berdampak langsung terhadap mata pencaharian warga seharusnya dibahas secara partisipatif.
Aksi demo, juga dikeluhkan oleh massa karena sempat diwarnai dugaan Sabotase Internet oleh operator, yang menyebabkan aksi demo tidak bisa dipublikasikan di Media Sosial secara live.
Perwakilan massa akhirnya diterima untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Wali Kota Medan, Rico Waas.
Usai pertemuan dengan Wali Kota Medan, Boydo Panjaitan menyatakan surat edaran lama secara substansi sudah tidak berlaku karena akan dilakukan penyempurnaan.
Ia menuturkan bahwa setiap perwakilan dan Wali Kota menyepakati adanya penyempurnaan terhadap surat edaran yang sebelumnya menuai polemik di tengah masyarakat.
"Karena surat edaran itu akan disempurnakan, berarti surat edaran yang lama sudah tidak berlaku lagi," pungkasnya
Aksi ini menambah daftar dinamika kebijakan penataan usaha di daerah, sekaligus menjadi pengingat pentingnya komunikasi publik dan dialog terbuka dalam merumuskan regulasi yang berdampak pada keberlangsungan usaha masyarakat.(Jai)
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan, Irwan Manalu meminta seluruh pimpinan OPD dan direksi BUMD segera menerjemahkan instr
Peristiwa
Gangguan aliran air bersih di Jalan Rakyat Simpang Sehati, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, memicu perdebatan
Peristiwa
Perumda Tirtanadi Sumatera Utara menegaskan pelaksanaan tender pengadaan meteran air senilai sekitar Rp20 miliar telah berjalan sesuai keten
Ekonomi
Komisi IV DPRD Kota Medan turun langsung ke Kompleks Taman Malibu Indah (TMI), Jalan Malibu Alam Raya, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan
Politik
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik