JELAJAHNEWS.ID -Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) kembali berlanjut pada hari kedua, Rabu (27/8/2025). Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Medan dan sekitarnya turun ke jalan dengan tuntutan utama: pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sejak siang, massa memenuhi Jalan Imam Bonjol, Medan, lokasi gedung DPRD Sumut. Mereka membawa poster, spanduk, serta pengeras suara, sembari meneriakkan seruan "bubarkan DPR" secara berulang. Orasi yang disampaikan menegaskan kekecewaan terhadap kinerja DPR.
"DPR tidak lagi berpihak kepada rakyat, melainkan mengkhianati amanat konstitusi. Karena itu, kami mendesak DPR dibubarkan," ujar salah seorang orator dari atas mobil komando.
Baca Juga:Untuk menjaga ketertiban, ratusan personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP disiagakan. Aparat membentuk barikade di pintu masuk gedung DPRD guna mencegah massa masuk ke area dalam. Hingga siang, situasi terpantau cukup kondusif tanpa bentrokan besar.
Meski begitu, kekecewaan massa meningkat lantaran tak satu pun anggota DPRD Sumut keluar menemui pengunjuk rasa. "Kami di sini ingin didengar, bukan diabaikan," kata seorang mahasiswa dalam orasinya.
Di sela aksi, aparat kepolisian mengamankan delapan orang yang diduga bukan bagian dari kelompok mahasiswa. Mereka diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi terkait status mereka.
Aksi berlangsung relatif tertib di bawah pengawasan aparat. Koordinator lapangan menegaskan mahasiswa akan terus bertahan hingga aspirasi mereka diperhatikan. "Kami akan bertahan. Ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan wujud kepedulian terhadap masa depan demokrasi," ujarnya.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi