DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Polisi 'Cepek' alias Pak Ogah yang selalu mengatur arus lalu lintas kian menjamur hampir di seluruh persimpangan padat Kota Medan. Warga pun mempertanyakan kinerja polisi yang seharusnya menjadi tanggung jawab dalam tugasnya di jalan raya.
" Lihat saja setiap persimpangan pasti ada yang namanya 'Pak Ogah' mengatur lalu lintas. Polantasnya kemana?," kata Situmeang pengendara sepeda motor pada wartawan, Senin (21/7/2025).
Dia menyebutkan bahwa kehadiran dari pak ogah di persimpangan jalan malah membuat kondisi arus lalu lintas semakin macet. Sebab, mereka seenaknya menghentikan kendaraan dari arah lain dan diberikan jalan karena telah menerima uang.
" Kita sebagai masyarakat dan pengguna jalan merasa kecewa dengan kinerja Polantas jajaran Polda Sumut karena tidak mampu mengatasi persoalan keberadaan pak ogah itu," keluhnya.
Dibagian lain, beredar pula video yang viral di media sosial (medsos) akibat aksi penganiayaan yang terjadi di Jalan Cemara simpang Jalan H Anif, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan oleh sekelompok pak ogah terhadap pengendara ojek online pada Rabu (16/07/2025).
Oleh karenanya, masyarakat menyoroti kinerja dari pimpinan Polantas yakni Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, Kombes Firman Darmansyah yang dinilai tidak mampu mengatasi masalah keberadaan masalah pak ogah yang ada di setiap persimpangan mengatur arus lalu lintas tersebut.
" Kami kecewa polisi tidak hadir di jalan raya untuk mengatur arus lalu lintas malah yang banyaknya si pak ogah itu hampir di sejumlah persimpangan jalan. Ironisnya, setiap polisi turun ke jalan kalau mau memberi tindakan sanksi atau menilang saja," ungkap warga.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik