MEDAN – Meski dalam suasana pandemi covid-19, puluhan buruh dari Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Bersatu Indonesia (DPP – SBBI) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Jumat (19/6/2020).
Pantauan dilokasi, aksi unjuk rasa yang dilakukan para buruh itu mendapat pengawalan pihak kepolisian dan juga petugas Satpol PP Pemprovsu. Aksi yang dilakukan sebelum Sholat Jumat tersebut pun berjalan dengan tertib serta menerapkan protokol kesehatan.
Adapun tujuan aksi tersebut mereka lakukan, ialah untuk meminta Gubernur, Edy Rahmayadi memberikan sanksi tegas kepada ASN pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang dinilai tidak serius dalam menangani pengaduan buruh.
“Kami minta Pak Gubernur memberikan sanksi tegas kepada ASN pengawas berupa mutasi ke UPT lain karena empat tahun pengaduan kami tidak juga ada progres,” sebut Koordinator Aksi, Wisnu Utama saat berorasi.
Wisnu pun membeberkan fakta berupa dokumen yang berisi 22 pengaduan SBSI berkaitan dengan hak-hak buruh yang tidak diberikan oleh pihak perusahaan. Diantaranya, 9 pengaduan ke Disnaker Sumut, 11 pengaduan ke UPT II Pengawas Ketenagakerjaan, dan 3 pengaduan ke UPT I Pengawas Ketenagakerjaan. Bahkan nama-nama perusahaan yang mereka adukan juga tertera dalam dokumen yang mereka bawa berikut dengan permasalahannya.
“Hampir setiap tahun kami mempertanyakan pengaduan yang kami layangkan ke Disnaker Sumut, namun belum juga ada tindak lanjutnya. Dan kami juga sudah berapa kali menyurati Kadisnaker Sumut, namun belum ada tanggapan,” ungkapnya.
Aksi tersebut diterima Kabag Hubungan Antar Lembaga Biro Humas Setdaprovsu, Salman sebagai perwakilan dari Pemprovsu. Ia pun mengapresiasi aksi unjuk rasa para buruh yang tetap menerapkan protokoler kesehatan dalam menyampaikan aspirasinya. Seperti mengenakan masker, menjaga jarak dan membawa sanitizer.
Kemudian Salman yang menerima salinan dokumen pengaduan SBSI tersebut mengatakan bahwa dirinya akan segera menyampaikan laporan dari SBBI kepada Gubernur.
“Setelah ini, dokumen pengaduan SBSI ini akan saya sampaikan ke Pak Gubernur,” kata Salman menanggapi aksi tersebut. (IP)
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menggelar sosialisasi layanan dan tarif air minum kepada masyarakat
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan layanan Bus Rapid Transit (BRT) MedanBinjaiDeli Serdang atau Mebidang di
Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan pentingnya menanamkan budaya menabung dan literasi keuangan sejak usia dini se
Daerah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas dukungan untuk ekosistem transaksi di lingkungan perguruan tinggi melalui pelun
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik