Komisi II DPR RI Dorong Sanksi hingga Pidana bagi Pejabat yang Angkat Honorer
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
Dana stimulan yang berasal dari program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini diberikan dalam tiga kategori: Rp 60 juta untuk rumah rusak berat, Rp 30 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp 15 juta untuk rumah rusak ringan.
Didampingi oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Lukmansyah, Wapres menyampaikan bahwa dana yang telah langsung masuk ke rekening warga bisa segera digunakan untuk memperbaiki rumah mereka.
“Gunakan dana stimulan ini secara efektif dan efisien, sesuai ketentuan yang ada. Ini hak bapak-ibu, tapi juga tanggung jawab untuk digunakan sebaik-baiknya,” pesan Wapres Gibran di hadapan warga yang telah menanti sejak siang hari.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Gibran tak hanya menyerahkan bantuan formal. Ia juga menyempatkan diri berdialog hangat dengan warga, memberikan bantuan logistik, serta buku dan mainan untuk anak-anak, demi menghibur mereka yang trauma akibat bencana.
Di hadapan ratusan warga, Wapres juga menyampaikan salam dan bela sungkawa dari Presiden Prabowo Subianto, yang tidak bisa hadir karena sedang menghadiri KTT ASEAN 2025 di luar negeri.
“Presiden berharap seluruh bantuan ini bisa benar-benar meringankan beban masyarakat dan menjadi awal dari pemulihan bersama,” ujar Gibran.
Kehadiran Wapres Gibran menjadi bukti bahwa negara tidak hanya hadir dalam kata-kata, tetapi nyata dalam tindakan. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendampingi warga hingga proses pemulihan benar-benar tuntas.
Mengakhiri kunjungannya, Gibran menitipkan pesan khusus kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Saya percaya, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat akan mempercepat pemulihan. Kita pulih bersama, dari Bengkulu untuk Indonesia,” tutupnya penuh optimisme.(jn/**)
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menggelar sosialisasi layanan dan tarif air minum kepada masyarakat
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan layanan Bus Rapid Transit (BRT) MedanBinjaiDeli Serdang atau Mebidang di
Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan pentingnya menanamkan budaya menabung dan literasi keuangan sejak usia dini se
Daerah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas dukungan untuk ekosistem transaksi di lingkungan perguruan tinggi melalui pelun
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik