DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
BOGOR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H.M. Tito Karnavian hingga kini masih mendalami informasi dugaan pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge. Hal itu diungkapkannya usai melakukan Rapat Terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019).
\"Saya sudah telepon kepada Kapolda, Kabinda, untuk menanyakan kepada yang bersangkutan, mengundurkan diri betul apa tidak,\" kata Mendagri.
Ditambahkannya, hingga saat ini pihaknya juga belum menerima surat pengunduran diri dari yang bersangkutan sehingga harus dikonfirmasi lebih lanjut.
\"Justru itu saya sampaikan tadi, sampai saat ini suratnya belum ada, kalau ada wakil bupati mengundurkan diri, kita tunggu suratnya dan kita lihat alasannya sudah tepat atau belum, baru nanti kita proses,\" ujarnya.
Menurutnya, alasan dugaan pengunduran diri yang disangkutpautkan dengan pasukan di Nduga disebutnya sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum.
\"Saya tahu pasukan itu, pasukan yang dikirim, TNI-Polri dalam rangka untuk merespon peristiwa pada waktu terjadi pembantaian 34 orang PT. Istaka Karya. Peristiwanya memang sudah lama, tapi pelakunya belum ketangkap, kelompok Egianus Kogoya. Hukum kan harus tegak,\" jelasnya.
Tak hanya itu, pasukan TNI-Polri yang diterjunkan di Nduga, Papua juga disebutnya sebagai bagian dari perlindungan.
\"Harus ada perlindungan di sana, beberapa kelompok masyarakat di sana juga banyak yang takut pada mereka ini. Di mana perlindungannya? Ya dari negara, TNI dan Polri, karena masyarakat juga memerlukan perlindungan,\" jelas Mendagri.
Dengan demikian, hingga saat ini Kemendagri masih mengkonfirmasi kebenaran dugaan pengunduran diri Wakil Bupati Nduga, Papua. Meski demikian, hingga saat ini, Kemendagri belum mendapatkan surat perihal pernyataan pengunduran diri tersebut.
Sumber : Kemendagri
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik