JAKARTA - Bertambah 146 pasien dinyatakan negatif dari Hasil Lab PCR Swab di Secapa AD.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penerangan AD (Kadispenad), Brigjen TNI Nefra Firdaus dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2020).
\"Dari laporan total 1.308 pasien positif Covid-19 di Secapa AD, pagi ini sudah berkurang 618 (472 + 146 ) orang menjadi 690 (1.308 - 618) orang,\" ujar Kadispenad.
Ia menambahkan, dari 690 pasien positif Covid 19 di Secapa AD, 12 masih dirawat di RS TNI AD Dustira, Bandung, sedangkan 678 lainnya berada di Secapa AD (isolasi) tanpa keluhan apapun.
\"Untuk Uji Klinis Anti Covid 19 dilakukan oleh Tim Universitas Airlangga, BIN, TNI AD dan proses awal Donor Plasma Convalesence di Secapa & Pusdik Pom masih terus berlangsung,\" pungkasnya.(Jai)
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik