DPR Soroti Selisih Rp10 Triliun Anggaran MBG, BGN Diminta Hitung Ulang Secara Presisi
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
DELISERDANG – Dewan Eksekutif United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada sidang ke-209 menyepakati Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark (UGG), Selasa (7/7/2020) di Paris.
Pengakuan ini berhasil didapatkan usai perjuangan panjang selama sembilan tahun sejak diusulkan pertama kali pada tahun 2011 sebagai UNESCO Geopark Global. Masuknya Kaldera Toba ke dalam jaringan UGG disambut gembira oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Gubernur Sumut (Gubsu), Edy Rahmayadi pun menginginkan agar fasilitas-fasilitas pariwisata yang ada di kawasan Kaldera Toba semakin ditingkatkan.
“Ini semakin menetapkan Kaldera Toba bukan hanya milik kita, tetapi juga dunia. Sehingga kita perlu menjaganya bersama-sama. Dengan ditetapkannya Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark, tentunya kita harus meningkatkan fasilitas yang ada disana agar wisatawan yang datang merasa nyaman,” kata Edy usai menerima laporan dari Dirut Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Arie Prasetyo di kediaman pribadinya di kawasan Delitua, Kab. Deli Serdang, belum lama ini.
Edy juga menambahkan agar masyarakat Sumut semakin meningkatkan kesadaran untuk menjaga kelestarian Kaldera Toba.
“Perjuangan untuk masuk sebagai UNESCO Global Geopark sangat panjang, dan sekarang setelah kita mendapatkannya harus bisa kita pertahankan bersama dengan menjaga kelestariannya,” tambahnya.
Menurut General Manager Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BPGKT), Hidayati, dengan penetapan Kaldera Toba sebagai bagian UGG akan membuka kesempatan yang besar sekaligus juga tanggung jawab besar kepada Pemprovsu dan masyarakat setempat.
“Kita tentu bangga dengan pengakuan ini. Perjuangan panjang kita sudah membuahkan hasil. Untuk itu kita harus bisa mempertahankannya, karena setiap empat tahun sekali ada validasi. Dan sangat disayangkan apabila perjuangan selama sembilan tahun ini lepas hanya karena kita kurang menjaganya,” kata Hidayati saat diwawancarai melalui telepon seluler.
Penetapan Kaldera Toba bagian UGG diharapkan mampu mendorong pengembangan perekonomian dan pembangunan berkelanjutan di kawasan ini. Melalui pengembangan geo-pariwisata berkelanjutan, peluang masyarakat dan Pemprovsu mempromosikan budaya, produk lokal dan citra Kaldera Toba lebih luas.
“Pengakuan ini penting. UNESCO akan ikut mempromosikan Kaldera Toba secara besar-besaran ke dunia sehingga promosi akan semakin luas, investor melirik dan harapannya tentu perekonomian masyarakat setempat semakin membaik. Tetapi ini bukan akhir. Ini awal atau pintu pengembangan Kaldera untuk lebih baik lagi,” tambah Hidayati.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Ria Telaumbanua menambahkan dengan ditetapkannya Kaldera Toba sebagai bagian UGG, maka perhatian pemerintah akan semakin besar untuk mengembangkan kawasan ini. Menurutnya, perkembangan berkelanjutan Kaldera Toba akan mampu membuat kawasan ini menjadi sentra perekonomian masyarakat setempat.
“Perhatian pemerintah baik daerah maupun pusat akan semakin tinggi untuk Kaldera Toba setelah penetapan ini. Kaldera Toba sudah menjadi warisan dunia, sehingga tanggung jawab masyarakat setempat dan pemerintah semakin tinggi menjaga dan melestarikan kawasan ini,” kata Ria melalui sambungan telepon.
Setelah penetapan ini, Ria juga menambahkan bahwa pemerintah pusat, daerah, dan tentunya Badan BPODT akan terus bersinergi untuk pengembangan Kaldera Toba yang lebih baik.
“Kita akan bersinergi dengan pusat, BPODT, dan tentunya swasta untuk pengembangan Kaldera Toba yang lebih baik lagi,” ucap Ria.
Sebagaimana diketahui, Kaldera Toba merupakan satu dari 16 UNESCO Global Geopark baru yang ditetapkan Dewan Eksekutif UNESCO di Paris. Dengan ditambahkannya Kaldera Toba, maka secara total ada lima Geopark Indonesia yang mendapat pengakuan dari UNESCO, yaitu Gunung Batur, Cileteuh, Gunung Sewu, dan Rinjani. (IP)
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan tr
Daerah