Ombudsman RI Dorong Pengawasan Investasi dan Hilirisasi untuk Bebaskan Indonesia dari Perangkap Pendapatan Menengah

JELAJAHNEWS.ID -Ombudsman Republik Indonesia mendorong pengawasan yang lebih kuat terhadap program investasi dan hilirisasi nasional sebagai strategi untuk menghindarkan Indonesia dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah).

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Pengawasan Program Pengembangan Investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Income Trap" yang digelar secara hibrida pada Rabu (22/10/2025).

Pimpinan Ombudsman RI, Hery Susanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya investasi yang berkualitas dan efisien untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, ruang fiskal pemerintah yang terbatas menjadi tantangan dalam membiayai pembangunan yang kian kompleks.

Baca Juga:

• 18 Daftar Proyek Andalan Presiden Prabowo Nilai Investasi 618 Triliun Serap 272.636 Pekerja

"Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan investasi yang transformatif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," ujar Hery.

Hery menjelaskan, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam menjadi salah satu Prioritas Nasional ke-5 dalam RPJMN 2025–2029. Ia menegaskan, terdapat dua sasaran utama yang harus menjadi fokus pengawasan publik, yakni peningkatan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan, serta penguatan integrasi ekonomi domestik dan global.

"Dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, Indonesia seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan lapangan kerja berkualitas melalui hilirisasi dan tata kelola investasi yang lebih baik," lanjutnya.

FGD tersebut dimoderatori oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara, Herdensi, dan digelar di ruang rapat Gubernur Sumatera Utara. Acara dibuka oleh Inspektur Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, yang mewakili Gubernur Sumut. Dalam sambutannya, Sulaiman menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap inisiatif Ombudsman.

"Investasi dan hilirisasi bukan hanya wacana, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata baik di pusat maupun di daerah," katanya.

Diskusi juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, seperti Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, Kepala Dinas PMPTSP Sumut Chandra Dalimunte, serta perwakilan dari beberapa kabupaten/kota dan dunia usaha. Peserta membahas capaian realisasi investasi di kuartal ketiga 2025 yang hampir memenuhi target, serta berbagai kendala seperti akses aplikasi perizinan OSS, tumpang tindih regulasi, dan konflik lahan dengan masyarakat.

Menutup diskusi, Inspektur Provinsi Sumut berharap hasil kajian Ombudsman dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan konkret bagi pemerintah pusat dan daerah.

"Kami berharap hasil kajian ini tidak berhenti pada forum FGD, tetapi menjadi dasar perbaikan tata kelola investasi dan hilirisasi ke depan," pungkasnya.(jn/**)