FGD tersebut dimoderatori oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara, Herdensi, dan digelar di ruang rapat Gubernur Sumatera Utara. Acara dibuka oleh Inspektur Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, yang mewakili Gubernur Sumut. Dalam sambutannya, Sulaiman menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap inisiatif Ombudsman.
"Investasi dan hilirisasi bukan hanya wacana, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata baik di pusat maupun di daerah," katanya.
Diskusi juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, seperti Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, Kepala Dinas PMPTSP Sumut Chandra Dalimunte, serta perwakilan dari beberapa kabupaten/kota dan dunia usaha. Peserta membahas capaian realisasi investasi di kuartal ketiga 2025 yang hampir memenuhi target, serta berbagai kendala seperti akses aplikasi perizinan OSS, tumpang tindih regulasi, dan konflik lahan dengan masyarakat.
Menutup diskusi, Inspektur Provinsi Sumut berharap hasil kajian Ombudsman dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan konkret bagi pemerintah pusat dan daerah.
"Kami berharap hasil kajian ini tidak berhenti pada forum FGD, tetapi menjadi dasar perbaikan tata kelola investasi dan hilirisasi ke depan," pungkasnya.(jn/**)
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik