Istana Bantah Presiden Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri

JELAJAHNEWS.ID -Istana Negara menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengirimkan Surat Perintah Presiden (Surpres) ke DPR RI terkait isu pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Klarifikasi ini disampaikan untuk meredam spekulasi yang berkembang di tengah desakan pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Isu pergantian Kapolri mencuat setelah insiden tertabraknya pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, oleh anggota Brimob pada 25 dan 28 Agustus 2025. Peristiwa tersebut memicu gelombang protes di Jakarta dan sejumlah daerah pada akhir Agustus hingga awal September. Dalam unjuk rasa itu, aparat kepolisian dinilai gagal menjaga keamanan dan ketertiban.

Koalisi masyarakat sipil, pengamat, hingga kelompok mahasiswa kemudian mendesak agar Presiden segera mengevaluasi kinerja Kapolri. Desakan tersebut diperkuat dengan beredarnya kabar bahwa Presiden Prabowo telah mengirim Surpres ke DPR RI untuk menunjuk pengganti Jenderal Listyo. Nama-nama calon Kapolri pun mulai diperbincangkan publik.

Baca Juga:

• Hallo BP Batam! Jangan Biarkan Warga Ruli Baloi Kolam Hambat Investasi Yang Dicanangkan Presiden

Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan kabar tersebut tidak benar. Ia menyatakan, hingga saat ini Presiden tidak pernah mengirimkan surat apapun terkait pergantian Kapolri.

"Berkenaan dengan Surpres pergantian Kapolri ke DPR, itu tidak benar," tegas Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

Prasetyo menambahkan, pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terjebak dalam isu yang tidak jelas sumbernya. Menurutnya, Presiden Prabowo saat ini fokus pada agenda prioritas nasional, termasuk menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran pemerintahan.

Meski begitu, wacana pergantian Kapolri masih terus menjadi perbincangan di ruang publik. Sejumlah pengamat menilai, desakan masyarakat menunjukkan adanya penurunan kepercayaan terhadap kepemimpinan Jenderal Listyo, terutama dalam menangani dinamika sosial politik di lapangan.