JELAJAHNEWS.ID -Istana Negara menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengirimkan Surat Perintah Presiden (Surpres) ke DPR RI terkait isu pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Klarifikasi ini disampaikan untuk meredam spekulasi yang berkembang di tengah desakan pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Isu pergantian Kapolri mencuat setelah insiden tertabraknya pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, oleh anggota Brimob pada 25 dan 28 Agustus 2025. Peristiwa tersebut memicu gelombang protes di Jakarta dan sejumlah daerah pada akhir Agustus hingga awal September. Dalam unjuk rasa itu, aparat kepolisian dinilai gagal menjaga keamanan dan ketertiban.
Koalisi masyarakat sipil, pengamat, hingga kelompok mahasiswa kemudian mendesak agar Presiden segera mengevaluasi kinerja Kapolri. Desakan tersebut diperkuat dengan beredarnya kabar bahwa Presiden Prabowo telah mengirim Surpres ke DPR RI untuk menunjuk pengganti Jenderal Listyo. Nama-nama calon Kapolri pun mulai diperbincangkan publik.
Baca Juga:Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan kabar tersebut tidak benar. Ia menyatakan, hingga saat ini Presiden tidak pernah mengirimkan surat apapun terkait pergantian Kapolri.
"Berkenaan dengan Surpres pergantian Kapolri ke DPR, itu tidak benar," tegas Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).
Prasetyo menambahkan, pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terjebak dalam isu yang tidak jelas sumbernya. Menurutnya, Presiden Prabowo saat ini fokus pada agenda prioritas nasional, termasuk menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran pemerintahan.
Meski begitu, wacana pergantian Kapolri masih terus menjadi perbincangan di ruang publik. Sejumlah pengamat menilai, desakan masyarakat menunjukkan adanya penurunan kepercayaan terhadap kepemimpinan Jenderal Listyo, terutama dalam menangani dinamika sosial politik di lapangan.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik