Anak Oknum Polisi Diduga Buat Konten Rasis, Komisi III DPR: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan penataan ulang sistem distribusi pangan nasional demi mewujudkan keadilan ekonomi bagi rakyat, khususnya petani. Hal ini disampaikan saat meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Klaten, Senin (21/7/2025).
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti praktik curang yang merugikan petani, seperti pembelian gabah di bawah harga pasar dan penjualan ulang beras biasa dengan label premium melebihi harga eceran tertinggi. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah menghadapi pelaku usaha yang merugikan hajat hidup orang banyak.
"Penggiling padi adalah cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat. Kalau tidak patuh pada kepentingan negara, saya akan sita dan serahkan kepada koperasi," tegas Presiden Prabowo.
Baca Juga:Berdasarkan laporan yang diterimanya, potensi kerugian negara akibat praktik curang tersebut bisa mencapai Rp100 triliun per tahun. Dana sebesar itu, menurut Presiden, seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan sektor vital seperti pendidikan.
"Dengan Rp100 triliun per tahun, kita bisa perbaiki 100 ribu sekolah. Saat ini kita hanya mampu perbaiki 11 ribu sekolah dengan anggaran Rp19 triliun," ujarnya.
Presiden juga memperkenalkan istilah "serakahnomics" sebagai bentuk kritik terhadap sistem ekonomi yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan nilai keadilan sosial.
"Ini bukan mazhab ekonomi liberal, klasik, sosialis, atau komando. Ini lain. Ini serakahnomics—ekonomi yang digerakkan oleh keserakahan," ujar Prabowo.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah