“Untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing usaha, tarif listrik triwulan II 2025 diputuskan tetap,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kamis (27/3/2025).
PLN menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan tersebut dengan menjaga keandalan pasokan dan efisiensi operasional.
Berikut rincian tarif listrik per 26 Mei 2025:
? Rumah Tangga:
900 VA (subsidi): Rp 605/kWh
900 VA RTM: Rp 1.352/kWh
1.300 & 2.200 VA: Rp 1.444,70/kWh
3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53/kWh
Di atas 6.600 VA: Rp 1.699,53/kWh
? Bisnis:
6.600 VA–200 kVA: Rp 1.444,70/kWh
Di atas 200 kVA: Rp 1.114,74/kWh
? Industri:
Di atas 200 kVA: Rp 1.114,74/kWh
Di atas 30.000 kVA: Rp 996,74/kWh
? Fasilitas Pemerintah & PJU:
6.600 VA–200 kVA: Rp 1.699,53/kWh
Di atas 200 kVA: Rp 1.522,88/kWh
Penerangan jalan umum: Rp 1.699,53/kWh
Berbagai tegangan (L): Rp 1.644,52/kWh
? Pelayanan Sosial:
450 VA: Rp 325/kWh
900 VA: Rp 455/kWh
1.300 VA: Rp 708/kWh
2.200 VA: Rp 760/kWh
3.500 VA–200 kVA: Rp 900/kWh
Di atas 200 kVA: Rp 925/kWh
PLN menegaskan komitmennya menjaga tarif agar tetap stabil sebagai bagian dari dukungan terhadap ekonomi nasional. (jn/**)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah