DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
MEDAN – Para pejabat eselon II jajaran Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) saat ini tengah harap-harap cemas.
Pasalnya, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi menyatakan bahwa dirinya akan mengganti pejabat eselon II yang dinilai tak mau berubah. Namun demikian, dirinya enggan menyebut nama-nama pejabat eselon II yang akan digantinya.
“Ganti segera. Jangan disebut, nanti sakit hati orang itu,” kata Edy saat ditemui di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Kamis (25/6/2020).
Ditanya lagi padanya, berapa banyak pejabat eselon II yang akan digantinya, Edy hanya menjawab singkat. “Banyaklah,” sebut Edy.
Sebagaimana diketahui, Gubsu, Edy rahmayadi kerap menegur para eselon II dijajarannya saat melaksanakan rapat koordinasi. Bukan tanpa alasan, Edy menegur para pejabat tersebut dikarenakan dirinya menginginkan hasil yang terbaik demi terciptanya Sumut yang Bermartabat.
Dalam wawancara yang sama, Edy juga mengatakan bahwa dirinya berharap agar Sumut dapat terbebas dari korupsi. Untuk itu, ia pun mengajak semua pihak agar bisa jujur, benar, berani, tulus dan ikhlas.
“Kalau kita sudah jujur, kita cari untuk referensinya supaya benar. Dan kalau sudah benar, maka kita berani. Persoalan yang ada saat ini adalah ketidak jujuran. Sumut ini kaya, namun kenyataannya miskin. Berarti ada yang tidak beres,” ungkap Edy. (IP)
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum