JELAJAHNEWS.ID -Delapan provinsi dengan beban kasus Tuberkulosis (TBC) tertinggi di Indonesia sepakat mempercepat eliminasi penyakit menular tersebut. Kesepakatan itu diwujudkan melalui penandatanganan Komitmen Percepatan Eliminasi TBC yang digelar di Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Provinsi yang terlibat yakni Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan hingga tingkat kabupaten/kota.
"Ini pekerjaan besar yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Butuh dukungan bupati, wali kota, dan semua pemangku kepentingan agar upaya eliminasi TBC dapat berjalan cepat dan menyeluruh," kata Bobby.
Baca Juga:Delapan gubernur menyepakati delapan poin strategi, mulai dari memasukkan indikator TBC ke RPJMD, memperkuat koordinasi penanggulangan, menemukan kasus baru, meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM), hingga memastikan pasien mendapat pengobatan tuntas dan terapi pencegahan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, keberhasilan delapan provinsi tersebut akan sangat menentukan capaian nasional. "Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan lebih dari 1 juta kasus TBC dan 125 ribu kematian. Kalau delapan provinsi ini bisa menekan angkanya, maka kasus nasional akan turun drastis," ucap Tito.
Hal senada disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia menggambarkan urgensi masalah ini dengan data mengejutkan: dua orang meninggal setiap lima menit akibat TBC. "Seperti Covid-19, kuncinya menemukan penderita lebih awal. Setelah itu kita beri obat agar tidak menularkan ke orang lain, lalu diteruskan pengobatan enam bulan," jelas Budi.
Melalui komitmen ini, pemerintah daerah diharapkan lebih agresif dalam menemukan dan menangani kasus TBC. Upaya ini juga sejalan dengan program prioritas Presiden RI untuk mencapai eliminasi TBC nasional.
"Target kita bukan hanya angka, tapi menyelamatkan nyawa. Dengan kerja bersama, eliminasi TBC bukan sesuatu yang mustahil," pungkas Bobby.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah