JELAJAHNEWS.ID -Delapan provinsi dengan beban kasus Tuberkulosis (TBC) tertinggi di Indonesia sepakat mempercepat eliminasi penyakit menular tersebut. Kesepakatan itu diwujudkan melalui penandatanganan Komitmen Percepatan Eliminasi TBC yang digelar di Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Provinsi yang terlibat yakni Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan hingga tingkat kabupaten/kota.
"Ini pekerjaan besar yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Butuh dukungan bupati, wali kota, dan semua pemangku kepentingan agar upaya eliminasi TBC dapat berjalan cepat dan menyeluruh," kata Bobby.
Baca Juga:Delapan gubernur menyepakati delapan poin strategi, mulai dari memasukkan indikator TBC ke RPJMD, memperkuat koordinasi penanggulangan, menemukan kasus baru, meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM), hingga memastikan pasien mendapat pengobatan tuntas dan terapi pencegahan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, keberhasilan delapan provinsi tersebut akan sangat menentukan capaian nasional. "Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan lebih dari 1 juta kasus TBC dan 125 ribu kematian. Kalau delapan provinsi ini bisa menekan angkanya, maka kasus nasional akan turun drastis," ucap Tito.
Hal senada disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia menggambarkan urgensi masalah ini dengan data mengejutkan: dua orang meninggal setiap lima menit akibat TBC. "Seperti Covid-19, kuncinya menemukan penderita lebih awal. Setelah itu kita beri obat agar tidak menularkan ke orang lain, lalu diteruskan pengobatan enam bulan," jelas Budi.
Melalui komitmen ini, pemerintah daerah diharapkan lebih agresif dalam menemukan dan menangani kasus TBC. Upaya ini juga sejalan dengan program prioritas Presiden RI untuk mencapai eliminasi TBC nasional.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi