oleh

Indeks Inklusi Keuangan Diminta Dipertahankan

JELAJAHNEWS.ID – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Arief S Trinugroho mengatakan, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara (Sumut) untuk terus mempertahankan Indeks Inklusi Keuangan Sumut sebesar 95,58% pada tahun 2022.

Hal tersebut disampaikan Arief S Trinugroho saat Pembukaan Workshop TPAKD se-Sumut di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Medan, Jalan Gatot Subroto Nomor 395 Medan, Kamis (19/1/2023).

Sekda Arief juga mendorong pemanfaatan produk, serta pembekalan kepada calon konsumen agar pemilihan ragam produk dapat sesuai kebutuhan, hak, kewajiban, manfaat dan risiko.

“Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang diselenggarakan oleh OJK pada tahun 2022 silam, Indeks Inklusi Keuangan di Provinsi Sumut sebesar 95,58% atau tertinggi ke-2 secara nasional setelah Provinsi DKI Jakarta. Hasil ini sangat menggembirakan dan harus tetap dipertahankan ke depan,” ujar Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho.

Arief juga mengimbau, kepada seluruh stakeholder agar memberikan literasi keuangan yang memadai kepada masyarakat Sumut dan teliti dalam menggunakan layanan jasa keuangan, baik dalam bentuk penghimpunan maupun penyaluran dana.

“Jadi kita perlu berhati-hati banyak penghimpunan dana pinjaman sifatnya online, aksesnya sangat mudah, cepat cairnya, tapi setelah itu kita terjebak,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Kantor OJK Regional 5 Sumbagut Untung Santoso mengatakan workshop ini dilaksanakan untuk pembahasan usulan program kerja di 2023, yang nantinya akan disahkan oleh masing-masing kepala daerah untuk diemplementasikan oleh masing-masing anggota.

Dijelaskannya di tahun 2023 ini, ada lima program kerja TPAKD yakni, Ekosistem Desa Inklusi/Wisata, Perempuan Maju, Unggul dan Terhormat, UMKM Bermartabat, One Village One Agent dan Sinergi Aksi Literasi dan Inklusi untuk mempermudah akses keuangan formal masyarakat di desa.

Dia berharap, dengan program kerja ini seluruh OPD dan pelaku industri jasa keuangan syariah dapat terus berkaloborasi dan bersinergi mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi di Sumut.(jns)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *