DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Komisi III juga meminta agar Polrestabes Medan memberikan ruang bagi keluarga korban untuk memperoleh maupun menyampaikan informasi yang berkaitan dengan perkara. Menurut Hinca, keterlibatan keluarga penting karena mereka dapat memberikan informasi yang mungkin dibutuhkan penyidik dalam proses pengungkapan kasus.
Selain akses untuk menyampaikan informasi, keluarga korban juga diminta mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, termasuk bukti maupun informasi lain yang dapat diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan penyidikan.
Hinca menilai keterbukaan informasi diperlukan agar tidak berkembang berbagai tafsir maupun dugaan yang berpotensi mengganggu proses pengungkapan perkara. Karena itu, komunikasi antara aparat penegak hukum dan keluarga korban perlu dijaga selama proses penanganan kasus berlangsung.
Komisi III DPR RI, lanjut Hinca, tidak akan melepas pengawasan terhadap perkara tersebut. Pengawasan akan dilakukan terhadap proses yang berjalan di Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan untuk memastikan setiap tahapan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Terakhir, Komisi III DPR RI akan mengawal secara langsung proses pengungkapan kasus kematian almarhumah yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan dan memastikan pengungkapan kasus ini akan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.
Pengawalan tersebut diharapkan dapat mendorong proses pengungkapan perkara yang objektif dan berbasis fakta. Bagi keluarga korban, keterbukaan proses serta kepastian hukum menjadi hal penting untuk memperoleh kejelasan mengenai rangkaian peristiwa yang menyebabkan kematian WL.(jn/**)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik