JELAJAHNEWS.ID -Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera Utara. Pengawasan dilakukan untuk memastikan penanganan perkara berjalan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi keluarga korban.
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan, pihaknya telah meminta Polrestabes Medan mengusut kasus tersebut secara menyeluruh. Menurut dia, seluruh informasi dan fakta yang berkaitan dengan kematian WL harus ditelusuri agar proses pengungkapan perkara dapat dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Komisi III DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban," ujar Hinca dalam konferensi pers setelah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumatera Utara, Kapolrestabes Medan, kuasa hukum, serta keluarga korban di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Baca Juga:Kasus tersebut sebelumnya dikaitkan dengan dugaan kematian akibat bunuh diri menggunakan senjata api milik mantan suami korban, Bripka IH. Namun, proses pengungkapan perkara masih berlangsung. Komisi III menilai penyelidikan perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh fakta dan informasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut dapat terungkap.
Selain meminta Polrestabes Medan mengusut perkara, Hinca mengatakan Komisi III juga meminta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara melakukan supervisi terhadap penanganan kasus yang sedang ditangani Polrestabes Medan.
Menurut Hinca, supervisi diperlukan agar proses penanganan perkara berjalan secara lengkap dan terkoordinasi. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari mekanisme pengawasan terhadap proses penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian.
"Nanti saya minta Pak Dirkrimum juga jelaskan laporan korban sudah sampai mana ke Polda supaya biar sama. Jadi poin kedua ini Polda Sumut akan mensupervisi agar lengkap semua untuk kita awasi," ujar politikus Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik