Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Larang Pemutaran Film Dokumenter “Pesta Babi”

JELAJAHNEWS.ID -Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan resmi terhadap pemutaran film tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Yusril, Rabu (13/5/2026) menyusul munculnya berbagai laporan pembubaran pemutaran film di sejumlah daerah. Menurut dia, tindakan pembubaran yang terjadi lebih berkaitan dengan persoalan administratif di tingkat lokal dan bukan merupakan instruksi pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum secara terpusat.

"Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan resmi terhadap pemutaran film tersebut," ujar Yusril.

Ia menjelaskan, pembubaran yang terjadi di beberapa lokasi kemungkinan dipicu persoalan teknis dan administratif terkait penyelenggaraan acara. Karena itu, Yusril meminta publik tidak langsung menyimpulkan adanya kebijakan negara yang membatasi pemutaran film dokumenter tersebut.

Polemik mengenai film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita mencuat setelah sejumlah agenda nobar dan diskusi dilaporkan dibubarkan di beberapa kampus serta kafe. Peristiwa itu kemudian memicu perdebatan publik terkait kebebasan berekspresi, ruang diskusi akademik, dan kebebasan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Yusril menilai kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua yang menjadi salah satu tema dalam film tersebut merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Menurut dia, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pandangan maupun kritik terhadap kebijakan publik selama dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Meski demikian, Yusril mengakui judul film tersebut terkesan provokatif dan berpotensi memunculkan beragam penafsiran di tengah masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar publik tidak hanya terpaku pada judul tanpa memahami keseluruhan isi film.

"Jangan terpancing hanya karena judul film. Tonton terlebih dahulu, lalu diskusikan secara terbuka agar masyarakat dapat menilai secara kritis dari berbagai sudut pandang," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya ruang dialog yang sehat dalam menyikapi karya dokumenter maupun kritik sosial. Menurut dia, diskusi terbuka menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi sekaligus sarana untuk memahami persoalan secara lebih komprehensif.

Polemik pembubaran nobar film dokumenter tersebut kini terus menjadi perhatian publik, terutama di kalangan akademisi, aktivis, dan pegiat kebebasan berekspresi. Sejumlah pihak meminta agar ruang diskusi di kampus tetap dijaga sebagai bagian dari kebebasan akademik dan demokrasi.